h1

Sudut Pandang Perpajakan atas Virtual Office untuk Penentuan Tempat Terdaftar Wajib Pajak

September 3, 2013

URAIAN MASALAH

Saat ini banyak Wajib Pajak terutama di kota-kota besar seperti Jakarta yang memiliki alamat di virtual office . Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang menawarkan jasa penyewaan virtual office.  Secara umum, virtual office adalah ruangan yang disewa untuk menjalankan fungsi administrasi dan kesekretariatan kantor.  Fungsi-fungsi yang ditawarkan dalam virtual office ini diantaranya :

  1. Penyewaan alamat dan telepon, sehingga penyewa dapat menggunakan alamat dan telepon ini di kartu nama bahkan di letterhead.
  2. Layanan penyewaan meeting office, shared office, call forwarding dan lain-lain.

Latar belakang penggunaan virtual office ini oleh Wajib Pajak antara lain :

  1. Wajib Pajak berkedudukan di luar kota dan memerlukan kantor perwakilan di kota besar (Jakarta)
  2. Tempat kedudukan WP berada di kawasan rumah tinggal sehingga tidak bisa mendapatkan izin usaha
  3. WP memerlukan alamat di pusat bisnis untuk meningkatkan citra perusahaan
  4. WP menghemat biaya penyediaan fasilitas, infrastruktur dan lain-lain

Masalah yang terjadi kemudian adalah dimanakah tempat terdaftar WP yang memiliki dan menggunakan alamat virtual office dalam hal WP tersebut menurut keadaan sebenarnya berada di wilayah kerja KPP yang berbeda dengan tempat kedudukan berdasarkan alamat virtual office-nya ?

PEMBAHASAN

1.   UU Perseroan Terbatas (UUPT)

Pada umumnya, penyewa atau pengguna virtual office ini adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas (“PT”) yang berarti merupakan WP Badan.  Oleh karena itu perlu melihat aturan tempat kedudukan PT yang diatur dalam Pasal 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(“UUPT”) yang berbunyi sebagai berikut:

(1)  Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.

(2)  Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya.

(3)  Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan, barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan.

Di dalam penjelasan Pasal 5 UUPT, dijelaskan bahwa:

  • Tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan.
  • Perseroan wajib mempunyai alamat sesuai dengan tempat kedudukannya yang harus disebutkan, antara lain dalam surat-menyurat dan melalui alamat tersebut Perseroan dapat dihubungi.

Menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Perseroan Terbatas (hal. 103), frasa tempat kedudukan dapat disimpulkan mengandung berbagai makna yuridis antara lain (diambil dari http://www.hukumonline.com):

  1. Tempat kedudukan, merupakan domisili hukum (legal domicile) yang sah dari Perseroan
  2. Tempat kedudukan merupakan yurisdiksi hukum (legal jurisdiction) bagi Perseroan melakukan kegiatan usaha
  3. Tempat kedudukan, merupakan landasan domisili komersial (commercial domicile) bagi Perseroan melakukan kegiatan komersial
  4. Tempat kedudukan, merupakan tempat utama (principal place) bagi Perseroan mengatur pelaksanaan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan

Masalah alamat atau tempat kedudukan Perseroan merupakan hal yang penting, karena harus disebutkan dalam anggaran dasar (lihat Pasal 15 ayat [1] huruf a UUPT), serta harus disebutkan dalam permohonan pengesahan status badan hukum (Pasal 9 ayat [1] huruf e UUPT).

Berdasarkan penjelasan di atas, penggunaan virtual office untuk mempunyai alamat perseroan tidak menyalahi hukum (UUPT) karena dapat dianggap sebagai landasan domisili komersial bagi Perseroan.

2.   UU Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP)

Berdasarkan Pasal 2 ayat (6) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (“UU 36/2008”) : tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (6) UU 36/2008 disebutkan antara lain:

  • Penentuan tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan penting untuk menetapkan Kantor Pelayanan Pajak mana yang mempunyai yurisdiksi pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan tersebut.
  • Pada dasarnya tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditentukan menurut keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian penentuan tempat tinggal atau tempat kedudukan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan yang bersifat formal, tetapi lebih didasarkan pada kenyataan.
  • Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam menentukan tempat tinggal seseorang atau tempat kedudukan badan tersebut, antara lain domisili, alamat tempat tinggal, tempat tinggal keluarga, tempat menjalankan usaha pokok atau hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk memudahkan pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak.

3.   Aturan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Berdasarkan PMK nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 600.000.000,00 (Pasal 4 PMK 68/PMK.03/2010). Pengukuhan PKP diberikan oleh DJP setelah dilakukan verifikasi. (Pasal 4 ayat (3) PMK 73/PMK.03/2012).

Verifikasi (Pasal 9 PMK-146/PMK.03/2012) terhadap Wajib Pajak dalam rangka mengukuhkan PKP mencakup kegiatan Pengujian pemenuhan persyaratan subjektif dan objektif yang diantaranya melakukan pengujian atas kebenaran status Pengusaha, kebenaran alamat Pengusaha, dan kebenaran keberadaan Pengusaha yang bersangkutan di alamat tersebut, antara lain peta lokasi kegiatan usaha, dan foto tempat kegiatan usaha.

Berdasarkan penjelasan mengenai aturan pengukuhan PKP di atas, terkait penggunaan Virtual Online, alamat PKP yang digunakan adalah alamat tempat kedudukan pengusaha yang berdasarkan kenyataan dan tidak diperbolehkan menggunakan alamat virtual office.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan penjelasan di atas sebagai berikut :

  1. Penggunaan virtual office untuk mempunyai alamat perseroan tidak menyalahi hukum (UUPT) karena dapat dianggap sebagai landasan domisili komersial bagi Perseroan sebagaimana salah satu makna dari Tempat kedudukan, adalah landasan domisili komersial (commercial domicile) bagi Perseroan melakukan kegiatan komersial. Namun demikian alamat atau tempat kedudukan Perseroan ini termasuk virtual online harus disebutkan dalam anggaran dasar (lihat Pasal 15 ayat [1] huruf a UUPT), serta harus disebutkan dalam permohonan pengesahan status badan hukum (Pasal 9 ayat [1] huruf e UUPT)..
  2. Bagi wajib pajak yang merupakan PKP yaitu WP yang memiliki peredaran bruto melebihi Rp 600.000.000,00 dalam setahun, penggunaan virtual office tidak diperbolehkan untuk kepentingan perpajakan karena dalam pengukuhan PKP dilakukan verifikasi mencakup Pengujian pemenuhan persyaratan subjektif dan objektif yang diantaranya melakukan pengujian atas kebenaran status Pengusaha, kebenaran alamat Pengusaha, dan kebenaran keberadaan Pengusaha yang bersangkutan di alamat tersebut, antara lain peta lokasi kegiatan usaha, dan foto tempat kegiatan usaha.
  3. Namun demikian, sebenarnya penggunaan virtual office untuk kepentingan perpajakan memang tidak diperbolehkan untuk semua Wajib Pajak tidak hanya PKP. Hal ini jelas dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (6) UU KUP dan penjelasannya yang intinya menyatakan tempat kedudukan dilihat dari sisi perpajakan adalah tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditentukan menurut keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu untuk pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan bagi WP yang juga menggunakan virtual office, tempat kedudukannya bukanlah alamat virtual office melainkan tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditentukan menurut keadaan yang sebenarnya.

Berdasarkan poin kesimpulan di atas maka KPP tempat terdaftar Wajib Pajak adalah KPP berdasarkan tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditentukan menurut keadaan yang sebenarnya.

2 komentar

  1. Wah manteb bener ini Pak De…


  2. Tapi kok ada juga ya penyedia jasa virtual office yg menawarkan sekaligus dgn pembuatan arsip perusahaan hingga PKP? Bagaimana cara mereka mengakalinya ya??



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: